Ditjen Pajak Jawa Tengah I Incar WP Bendaharawan


Untuk menutup target penerimaan pajak Dirjen Pajak Jawa Tengah I tahun 2010, maka Wajib Pajak Bendaharawan menjadi salah satu fokus untuk mendongkrak pendapatan pajak dari sektor proyek-proyek yang dibiayai anggaran pemerintah. Bendaharawan pemerintah akan diawasi dengan seksama, dihimbau dan bila perlu diberi surat peringatan dalam rangka intensifikasi pendapatan pajak.(*)

Dalam rangka otonomi daerah dimana alokasi DAU/DAK dari pemerintah pusat kepada daerah sangat tergantung pada pendapatan pajak di daerah, maka kerjasama dengan instansi perpajakan tidak bisa dihindarkan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan pajak di daerah melalui intensifikasi pajak atas proyek-proyek yang dibiayai APBD. Hasil perpajakan atas proyek-proyek di daerah yang dibiayai oleh APBD sebisa mungkin menjadi penerimaan pajak di daerah tersebut juga, sehingga selalu diusahakan agar pemenang atas semua proyek di daerah adalah pengusaha/pihak ketiga yang mempunyai NPWP daerah tersebut.

Selain melalui proyek pemerintah, intensifikasi juga diharapkan dari sektor pajak penghasilan. Secara umum pajak penghasilan PNS bisa diketahui jumlahnya. Selain karena perhitungan gaji PNS berdasarkan standar yang baku, jumlah lembur dan honorarium juga bisa diketahui lewat laporan realisasi anggaran yang ada.

Kendala terbesar yang dihadapi bendaharawan adalah bahwa dana yang dikelola adalah dana APBN/D yang memiliki pos tertentu yang tidak fleksibel peruntukannya. Berbeda dengan swasta yang kebijakan keuangannya sangat fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas. Pergantuan/mutasi pimpinan di Institusi Pemerintahan juga merupakan kendala tersendiri, terutama apabila pimpinan baru dalam Institusi Pemerintahan tidak merasa bertanggung jawab terhadap kerja Pimpinan sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena pemeriksaan pajak biasanya dilakukan setelah proyek dilakukan, atau bahkan pada periode tahun Anggaran setelahnya.

Sehingga bila kemudian ada denda atau keputusan kurang bayar dari institusi Perpajakan kepada bendaharawan akan menjadi masalah besar karena alokasi dananya tidak ada karena berbeda tahun Anggaran, ataupun karena pimpinan merasa keberatan karena peristiwa denda dan kurang bayarnya tidak pada masa tugasnya. Semoga Dirjen Pajak dan Bendaharawan dapat menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut agar  intensifikasi pajak dapat dijalankan tanpa memberatkan para bendaharawan

(*)  Harian Seputar Indonesia tanggal 18 Nopember 2010,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: